Mahkamah Konstitusi Turki Tolak Gugatan Izin Pengadilan untuk Ganti Kelamin

Mahkamah Konstitusi Turki (AYM) menolak permohonan pembatalan ketentuan hukum yang mewajibkan izin pengadilan untuk perubahan jenis kelamin. Sebuah pengadilan setempat mengajukan keberatan terhadap pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Turki, dengan alasan bahwa izin perubahan jenis kelamin secara hukum menghilangkan perbedaan jenis kelamin biologis dan membuat tidak efektif peraturan tentang wajib militer serta bidang pekerjaan tertentu yang membedakan berdasarkan jenis kelamin. Pengadilan tersebut berpendapat bahwa aturan itu bertentangan dengan konstitusi.

Dalam pemeriksaannya, AYM menyatakan bahwa hak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi mencakup juga hak untuk melindungi dan mengembangkan keberadaan materiil dan spiritual seseorang. Meskipun mengaitkan perubahan jenis kelamin dengan izin pengadilan merupakan pembatasan terhadap hak-hak tersebut, hal itu diatur oleh undang-undang dan tunduk pada aturan tertentu. Mahkamah menekankan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur proses perubahan jenis kelamin secara bertahap, dan pada tahap pertama, pengadilan menilai apakah seseorang layak untuk menjalani perubahan jenis kelamin.

Persyaratan ini bertujuan untuk mencegah intervensi medis yang tidak perlu dan melindungi ketertiban umum. AYM menyimpulkan bahwa syarat izin pengadilan merupakan pembatasan yang proporsional dan sesuai dengan tuntutan masyarakat demokratis. Selain itu, keputusan pengadilan terkait permohonan perubahan jenis kelamin dapat diawasi secara yudisial.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak untuk mengubah jenis kelamin bukanlah hak tanpa batas yang diberikan kepada semua orang. Hak ini diperuntukkan bagi individu yang memenuhi persyaratan hukum dan yang perubahan jenis kelaminnya dinilai diperlukan secara medis. Oleh karena itu, aturan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, dan permohonan pembatalan ditolak.

Keputusan AYM ini memiliki implikasi luas bagi hak-hak transgender di Turki. Keputusan ini mengukuhkan status hukum yang ada, di mana perubahan jenis kelamin hanya dimungkinkan dengan izin pengadilan dan setelah evaluasi medis. Para kritikus menilai hal ini sebagai campur tangan yang tidak proporsional terhadap hak penentuan nasib sendiri, sementara pendukungnya menekankan perlunya mencegah penyalahgunaan dan menjaga ketertiban umum.