Institusi Lemah Rugikan Bangladesh Miliaran Pendapatan Pajak, Kata Bank Dunia

Bank Dunia dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa institusi publik yang lemah menghambat pertumbuhan ekonomi Bangladesh dan merugikan negara tersebut miliaran dolar dalam penerimaan pajak yang hilang. Direktur Negara Bank Dunia untuk Bangladesh, Jean Pesme, saat meluncurkan proyek Penguatan Institusi untuk Transparansi dan Akuntabilitas (SITA) di Dhaka, menekankan bahwa temuan ini bukanlah hal baru, melainkan gejala dari masalah struktural yang lebih dalam. Inti dari masalah tersebut adalah institusi yang lemah, yang memerlukan reformasi mendesak dalam administrasi perpajakan, pengadaan, audit, dan implementasi proyek.

Menurut Penilaian dan Tinjauan Institusional Tingkat Negara Bank Dunia berdasarkan data tahun 2023, Bangladesh berada di kuartil terbawah di antara negara-negara berpenghasilan menengah ke atas dalam delapan dari 13 klaster institusional. Area tersebut mencakup institusi politik, institusi sosial, integritas, peradilan, manajemen sumber daya manusia, keuangan publik, ketenagakerjaan dan perlindungan sosial, serta penyampaian layanan. Biaya dari kelemahan ini sangat besar: rasio pajak terhadap PDB Bangladesh hanya sebesar 6,9 persen pada tahun fiskal 2024-25, kurang dari setengah dari sekitar 15 persen yang dianggap perlu untuk membiayai ambisi pembangunan negara. Sekitar 70 persen pendapatan pemerintah berasal dari pajak tidak langsung, yang mencerminkan basis pajak yang sempit dan tidak merata.

Bank Dunia juga menyoroti inefisiensi besar dalam investasi publik. Proyek investasi publik mengalami rata-rata pembengkakan biaya sekitar 30 persen dan keterlambatan implementasi sekitar tiga tahun, sementara Bangladesh menempati peringkat 116 dari 137 negara dalam kualitas infrastruktur. Jean Pesme mengatakan bahwa kelemahan dalam pengadaan dan manajemen investasi publik merusak hasil infrastruktur dan penyampaian layanan publik. Ia menggambarkan Bangladesh berada pada "titik balik", dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat selama tiga tahun terakhir, tekanan fiskal yang meningkat, penciptaan lapangan kerja yang melemah, dan guncangan eksternal yang mengekspos kerentanan struktural yang sudah lama ada.

Pengentasan kemiskinan juga melambat, dengan 8,9 persen populasi diperkirakan akan hidup di bawah garis kemiskinan $3 per hari pada tahun 2025. Jean Pesme menekankan bahwa permainan selanjutnya bagi Bangladesh akan kurang bergantung pada kebijakan saja, melainkan lebih pada seberapa efektif institusi dapat mengimplementasikannya dan menutup kesenjangan eksekusi. Ia menyambut baik keputusan pemerintah untuk memisahkan pembuatan kebijakan pajak dari administrasi pajak, menyebutnya sebagai langkah penting menuju akuntabilitas yang lebih kuat dan kepercayaan wajib pajak.

Proyek SITA, yang dibiayai oleh kredit Bank Dunia sebesar $250 juta, akan berupaya memodernisasi lima institusi: Dewan Pendapatan Nasional (NBR), Biro Statistik Bangladesh (BBS), Otoritas Pengadaan Publik Bangladesh (BPPA), Kantor Komptroler dan Auditor Jenderal, serta Divisi Perencanaan. Implementasi proyek yang berhasil diharapkan akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi, belanja publik yang lebih efisien, transparansi pengadaan yang lebih besar, dan audit publik yang lebih kuat. Bank Dunia mendesak pihak berwenang untuk mempercepat peluncuran sistem pajak digital di NBR, meningkatkan aksesibilitas dan ketepatan waktu data di BBS, memperkuat seleksi dan pemantauan proyek di Divisi Perencanaan dan IMED, memperluas sistem Pengadaan Pemerintah Elektronik (e-GP), dan mempercepat reformasi audit.