Hukum eutanasia di Prancis: Langkah keamanan dihapus, kekhawatiran meningkat

Pada hari Selasa, 30 Juni 2026, Majelis Nasional Prancis mengesahkan rancangan undang-undang bantuan kematian dalam pembacaan kedua dengan 295 suara berbanding 232. Teks yang akan melewati Senato untuk terakhir kalinya dalam beberapa hari ke depan ini, sedang mempersiapkan diri untuk pemungutan suara final yang akan diadakan pada 15 Juli di Palais Bourbon. Meskipun regulasi ini, yang diperkenalkan oleh pemerintah sebagai 'model Prancis', menunjukkan pendekatan kemanusiaan, banyak ahli hukum dan pekerja kesehatan mengkhawatirkan penghapusan langkah-langkah keamanan satu per satu. Para kritikus berargumen bahwa undang-undang ini memasuki jalan yang mirip dengan contoh penyalahgunaan yang didokumentasikan di Kanada dan Belgia.

Rancangan undang-undang ini mencakup kondisi seperti permintaan pasien atas kemauan bebas, menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan merasakan sakit yang tak tertahankan. Namun, para kritikus menunjukkan bahwa kondisi-kondisi ini tidak cukup ketat dan khususnya dimasukkannya rasa sakit psikologis memperlebar cakupannya. Selain itu, dinyatakan bahwa hak keberatan nurani dokter dilemahkan dan pemeriksaan terhadap permintaan pasien menjadi lebih sulit. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hal itu dapat menciptakan tekanan tidak langsung, terutama pada lansia dan penyandang disabilitas.

Pengalaman di Kanada dan Belgia menunjukkan bahwa ruang lingkup undang-undang eutanasia meluas dari waktu ke waktu dan langkah-langkah keamanannya terkikis. Undang-undang yang disetujui di Kanada pada tahun 2016 awalnya hanya mencakup situasi di mana kematian sudah dekat, namun diperluas pada tahun 2021 untuk menyertakan situasi di mana kematian tidak dapat diprediksi. Sementara di Belgia, eutanasia menjadi mungkin untuk kelompok rentan seperti anak-anak dan penderita demensia. Ditakutkan bahwa regulasi baru di Prancis juga akan menyebabkan perluasan yang serupa.

Penentang undang-undang ini menekankan bahwa teks tersebut tidak dibahas secara memadai dan telah menyebabkan perpecahan yang mendalam di masyarakat. Sementara kelompok agama dan beberapa organisasi dokter berargumen bahwa undang-undang ini melanggar hak untuk hidup, asosiasi hak pasien menyatakan bahwa hak individu untuk menentukan takdirnya sendiri harus diutamakan. Survei menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Prancis mendukung eutanasia dalam kondisi terbatas, tetapi menentang penerapannya yang diperluas.

Diskusi yang akan dilakukan di Senato dalam beberapa hari ke depan akan menentukan bentuk final dari undang-undang tersebut. Pemerintah bertujuan untuk memberlakukan teks ini sebelum akhir tahun. Namun, oposisi dan organisasi masyarakat sipil berencana untuk mengajukan banding ke Dewan Konstitusi dan, jika perlu, menuntut sebuah referendum. Dengan undang-undang ini, Prancis bergabung dengan negara-negara di Eropa yang mengizinkan eutanasia, dan diskusi diperkirakan akan berlanjut dalam waktu yang lama.