Pemerintah undang masukan sektor swasta untuk peraturan bea cukai baru

Departemen Jenderal Bea dan Cukai Kamboja (GDCE) telah mengundang perwakilan sektor swasta untuk memberikan rekomendasi mereka mengenai rancangan amandemen baru Undang-Undang Kepabeanan, dengan tujuan meningkatkan undang-undang tersebut agar lebih mencerminkan lingkungan perdagangan saat ini dan memastikan implementasinya yang efektif. Konsultasi pada 30 Juni diadakan di Sekolah Kepabeanan Nasional.

Dipimpin oleh wakil direktur jenderal GDCE Se Sokhon, pertemuan ini mempertemukan pejabat GDCE dan perwakilan dari Kamar Dagang Kamboja, Asosiasi Transportasi dan Logistik Kamboja, Federasi Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah Kamboja (FASMEC), Asosiasi Teknologi Digital Kamboja, dan Asosiasi Manufaktur Semen Kamboja.

Sokhon mencatat bahwa Undang-Undang Kepabeanan, yang telah berlaku sejak 2007, telah memainkan peran penting dalam mengatur perdagangan internasional, mengumpulkan pendapatan negara, memfasilitasi perdagangan, dan mencegah pelanggaran terkait kepabeanan. Namun, ia mengakui bahwa evolusi cepat ekonomi, perdagangan internasional, rantai pasokan, teknologi, dan praktik impor-ekspor telah menciptakan kebutuhan untuk memperbarui dan memperkuat kerangka kerja, agar lebih memenuhi persyaratan saat ini dan masa depan.

"Amandemen Undang-Undang Kepabeanan bertujuan untuk menyeimbangkan antara fasilitasi perdagangan dan kepatuhan hukum yang lebih kuat. GDCE menganggap partisipasi sektor swasta sebagai elemen penting dalam penyusunan amandemen, karena bisnis adalah pengguna reguler prosedur kepabeanan dan memiliki pengalaman praktis dalam operasi komersial," katanya.

Menurut GDCE, rancangan Undang-Undang Kepabeanan yang diamandemen terdiri dari 14 bab dan 88 pasal, mewakili peningkatan satu bab dan delapan pasal dibandingkan dengan undang-undang saat ini. Para peserta secara aktif berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai 35 pasal dari rancangan undang-undang tersebut. GDCE mengumumkan akan mengadakan konsultasi tambahan dalam waktu dekat untuk meninjau ketentuan yang tersisa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses penyusunan dilakukan dengan partisipasi luas, transparansi, dan efektivitas.