Malaysia ciptakan tribunal anti-perundungan pertama di dunia

Malaysia telah mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang mendirikan tribunal anti-perundungan, sebuah mekanisme khusus dan efektif untuk menangani perundungan. Menteri di Departemen Perdana Menteri (Hukum dan Reformasi Kelembagaan) Datuk Seri Azalina Othman Said mengatakan pembentukan tribunal ini mencerminkan tekad pemerintah untuk memastikan perundungan tidak pernah menjadi norma budaya di masyarakat. Tribunal ini dirancang untuk mengatasi hambatan sistemik dalam menangani kasus perundungan perdata di pengadilan, yang bisa memakan waktu hingga sembilan tahun.

Azalina menjelaskan bahwa tidak ada negara lain yang memiliki tribunal seperti ini. Ada tribunal pelecehan seksual, tetapi tribunal anti-perundungan belum pernah ada sebelumnya. Pemerintah Madani sadar bahwa mereka tidak bisa membiarkan budaya perundungan menyebar tanpa terkendali. Oleh karena itu, mereka memperkenalkan tribunal ini sebagai pendekatan yang tepat untuk menangani kasus yang melibatkan anak-anak dan remaja. Hal ini disampaikannya setelah Program Literasi Anti-Perundungan Johor di Kota Tinggi.

Undang-Undang Anti-Perundungan 2026 (UU 876) dan Tribunal Anti-Perundungan resmi berlaku pada 16 Juni, dan saat ini berlaku untuk individu berusia 18 tahun ke bawah. Undang-undang ini berakar pada pendekatan restoratif yang tidak hanya melindungi dan membantu pemulihan korban, tetapi juga mempertimbangkan keadaan pelaku, yang mungkin juga berjuang dengan lingkungan yang sulit. Tribunal ini bersifat quasi-yudisial.

Dengan adanya tribunal ini, Malaysia berharap dapat memberikan keadilan yang lebih cepat dan efektif bagi korban perundungan. Langkah ini dipuji sebagai inovasi dalam sistem hukum. Program literasi di Johor bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang perundungan. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas tribunal.

Kesimpulannya, tribunal anti-perundungan Malaysia adalah langkah maju yang signifikan. Ini menunjukkan kepemimpinan global dalam menangani masalah perundungan. Pendekatan restoratif membedakannya dari sistem peradilan tradisional. Diharapkan tribunal ini dapat menjadi model bagi negara-negara lain. Implementasinya akan menjadi contoh penting bagi reformasi hukum di masa depan.