Amnesti Mahasiswa Kembali Dibahas di Turki

Partai AK yang berkuasa di Turki telah menyiapkan rancangan undang-undang yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang putus studi sejak 1 Juli 2022 atau yang tidak mendaftar meskipun diterima untuk kembali ke pendidikan mereka. RUU tersebut dijadwalkan akan diajukan ke Parlemen minggu ini. RUU ini disusun oleh anggota parlemen Partai AK di bawah pimpinan Ketua Fraksi Abdullah Güler dan mencakup perubahan pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Peraturan ini dikenal publik sebagai "amnesti mahasiswa".

Berdasarkan RUU tersebut, mahasiswa yang terkena dampak dapat mengajukan permohonan ke universitas tempat mereka putus studi atau diterima dalam waktu empat bulan setelah undang-undang disahkan. Jika mereka melakukannya, mereka dapat memulai kembali studi mereka pada tahun akademik 2026-2027. Ini berlaku untuk mahasiswa program associate, penyelesaian sarjana, sarjana, magister, dan doktoral yang putus studi sejak 1 Juli 2022, serta calon mahasiswa yang diterima tetapi tidak mendaftar. Peraturan ini bertujuan memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Namun, kelompok tertentu dikecualikan dari amnesti. Mereka yang dihukum karena kejahatan terorisme, pembunuhan berencana, penyiksaan, penyerangan seksual, pelecehan seksual anak, atau produksi dan perdagangan narkotika tidak memenuhi syarat. Juga, mereka yang pendaftarannya dibatalkan karena dokumen palsu, serta mereka yang menyerahkan dokumen palsu saat pendaftaran, dikecualikan. Selain itu, anggota atau afiliasi organisasi teroris atau kelompok yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan Nasional sebagai ancaman terhadap keamanan nasional tidak dapat memanfaatkan peraturan ini.

Selain amnesti mahasiswa, RUU tersebut juga mencakup perubahan lain pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Perubahan ini menyangkut berbagai aspek sistem pendidikan tinggi yang belum dirinci dalam RUU. Diharapkan setelah diajukan ke Parlemen, RUU akan dibahas di komisi dan sidang paripurna sebelum disahkan. Partai AK berharap peraturan ini dapat memberikan perspektif baru bagi banyak anak muda dan meningkatkan kesempatan pendidikan.

Diskusi tentang amnesti mahasiswa bukanlah hal baru di Turki. Sebelumnya, telah ada peraturan serupa yang memungkinkan mahasiswa kembali setelah putus studi atau interupsi. Inisiatif saat ini muncul saat pemerintah meninjau kebijakan pendidikannya dan berusaha mengurangi tingginya angka putus studi. Namun, kritikus menilai amnesti ini tidak cukup luas dan mengecualikan kelompok tertentu. Keputusan akhir kini ada di tangan Parlemen.