Uzbekistan Pertimbangkan Larangan Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun

Uzbekistan sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan pembatasan hukum atas penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah usia enam belas tahun. Langkah ini menambah daftar negara-negara Asia Tengah yang semakin banyak membahas cara melindungi minor di era digital. Pengumuman mengenai proposal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Pra-sekolah dan Sekolah, E’zozxon Karimova.

Karimova menyatakan bahwa diskusi telah dilakukan dengan anggota parlemen dan Senat. Sebuah rancangan undang-undang akan segera disiapkan untuk konsultasi publik. Ia menekankan bahwa tujuan utamanya bukan untuk menghilangkan smartphone dari kehidupan anak-anak sepenuhnya. Sebaliknya, regulasi ini bertujuan untuk mendorong penggunaan yang bertanggung jawab melalui perlindungan hukum dan penegakan aturan yang lebih kuat.

Usulan ini muncul di tengah kekhawatiran pemerintah regional terhadap paparan konten online yang berbahaya, perundungan siber, dan waktu layar yang berlebihan pada anak-anak. Karimova mengakui bahwa meskipun Uzbekistan sudah memiliki aturan bagi siswa untuk meninggalkan ponsel mereka sebelum masuk sekolah, penegakan aturan tersebut masih tidak konsisten di berbagai tempat.

Debat ini mencerminkan diskusi serupa di negara-negara tetangga seperti Kazakhstan dan Tadjikistan. Kazakhstan sedang mempertimbangkan amandemen legislatif yang melarang anak di bawah enam belas tahun mendaftar di platform media sosial, kecuali untuk layanan pesan singkat. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ratusan kasus perundungan siber yang tercatat pada tahun 2025.

Di Tadjikistan, sebelumnya telah diusulkan larangan akses media sosial bagi anak di bawah empat belas tahun dengan persetujuan orang tua untuk remaja. Sementara pendukung berargumen bahwa kontrol ketat diperlukan, kritikus berpendapat bahwa literasi digital dan pendidikan akan lebih efektif daripada pembatasan menyeluruh. Uzbekistan belum mempublikasikan rancangan undang-undang resmi, namun rencana ini akan melalui tahap diskusi publik terlebih dahulu.