Pakistan gelar konferensi Perjanjian Air Indus di tengah ketegangan dengan India

Pakistan menyelenggarakan konferensi internasional satu hari tentang Perjanjian Air Indus (IWT) hari ini, Selasa. Konferensi ini mempertemukan para ahli lokal dan internasional di bidang air dan hukum internasional. Islamabad berusaha memperkuat kasusnya terhadap penangguhan perjanjian pembagian air berusia puluhan tahun oleh India. Perjanjian ini mengatur distribusi air antara kedua negara. India menangguhkan perjanjian tersebut pada April 2023 setelah serangan di Kashmir. Konferensi ini bertujuan untuk mendukung argumen hukum dan teknis Pakistan.

Komisi Air Indus adalah badan utama untuk implementasi perjanjian. Pakistan khawatir India dapat mengendalikan aliran air melalui penangguhan ini. Para ahli memperingatkan potensi memburuknya krisis air di kawasan. Konferensi berlangsung di Islamabad dan dibuka oleh pejabat tinggi pemerintah. Peserta termasuk perwakilan Bank Dunia yang bertindak sebagai mediator.

Perjanjian Air Indus ditandatangani pada tahun 1960 dengan mediasi Bank Dunia. Perjanjian ini membagi enam sungai sistem Indus antara India dan Pakistan. Pakistan sangat bergantung pada pasokan air dari sungai-sungai timur. India berargumen bahwa perjanjian tersebut sudah usang dan perlu dinegosiasikan ulang. Pakistan menolak hal ini dan merujuk pada hukum internasional.

Konferensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran komunitas internasional tentang pentingnya perjanjian. Pakistan berharap mendapat dukungan dari negara-negara seperti China dan AS. Masalah air adalah poin sentral dalam hubungan bilateral. Kedua negara telah terlibat dalam beberapa perang, termasuk yang terkait sumber daya air. Eskalasi dapat mengancam stabilitas regional.

Kesimpulannya, konferensi ini menunjukkan upaya Pakistan untuk menyelamatkan perjanjian. Partisipasi internasional menekankan pentingnya global sengketa Air Indus. Minggu-minggu mendatang akan menunjukkan apakah solusi diplomatik mungkin. Pakistan tetap pada posisinya bahwa perjanjian harus tetap tidak berubah. Konferensi ini adalah langkah penting untuk memperkuat posisi hukumnya.