Sadiq Khan Beri Palantir Kontrak Percobaan Meski Sebelumnya Diblokir

Walikota London, Sadiq Khan, telah memberikan Palantir kontrak percobaan selama 12 bulan dengan Kepolisian Metropolitan, hanya beberapa minggu setelah ia memblokir kesepakatan senilai £50 juta antara keduanya. Khan menghentikan kesepakatan tersebut dengan alasan aturan pengadaan, di tengah oposisi keras terhadap peran perusahaan teknologi itu dalam genosida Gaza dan kerjanya dengan badan deportasi ICE di AS. Juru bicara Khan saat itu mengatakan bahwa warga London hanya ingin melihat uang publik dibayarkan kepada perusahaan yang "berbagi nilai-nilai kota". Namun, walikota London tampaknya telah mundur – setidaknya untuk sementara.

Pekan ini terungkap bahwa ia telah memberikan Palantir kontrak senilai £2 juta untuk bertahan setidaknya 12 bulan sementara kepolisian menjalankan proses pengadaan untuk menemukan pemasok jangka panjang. Berita itu muncul hanya beberapa hari setelah perusahaan mengajukan tantangan pengadilan tinggi terhadap keputusan Khan untuk memblokir kontrak, yang akan melihat teknologi Palantir digunakan untuk mengotomatiskan analisis investigasi kriminal. Seorang juru bicara Khan mengatakan: "Wakil walikota telah meminta Met untuk menjalankan proses pengadaan baru, terbuka untuk berbagai calon pemasok, untuk memilih penyedia jangka panjang dari kemampuan ini."

Palantir memegang kontrak senilai setidaknya £670 juta di seluruh institusi pemerintah di Inggris, termasuk NHS, meskipun ada kekhawatiran luas tentang catatan etikanya. Keputusan Khan untuk menyetujui kontrak percobaan telah memicu kritik dari para aktivis yang menuduhnya mengkhianati prinsip-prinsipnya. Mereka berpendapat bahwa Palantir tidak boleh diberi akses ke data polisi karena keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu, Kepolisian Metropolitan membela kebutuhan akan teknologi canggih untuk memerangi kejahatan.

Kasus ini menyoroti ketegangan antara pengadaan publik, kekhawatiran etis, dan kebutuhan praktis penegakan hukum. Selama proses pengadaan berlangsung, kontrak percobaan akan diawasi dengan ketat. Masih harus dilihat apakah Palantir akan mendapatkan tempat permanen di kepolisian London atau apakah perlawanan terhadap perusahaan itu akhirnya akan menghasilkan blokade permanen. Keputusan Khan juga dapat berdampak pada kota dan negara lain yang bergulat dengan dilema serupa.

Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan betapa sulitnya menyeimbangkan prinsip etika dengan tuntutan kepolisian modern. Debat tentang penggunaan AI dan teknologi pengawasan oleh lembaga penegak hukum semakin dipicu oleh insiden semacam ini. Para kritikus menuntut lebih banyak transparansi dan kontrol demokratis dalam pengadaan publik, sementara para pendukung menunjuk pada keuntungan efisiensi dari teknologi. Beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu apakah kontrak percobaan ini akan menjadi komitmen permanen atau apakah tekanan publik akan memaksa perubahan arah.