Presiden Trump terus mengulangi kebohongan bahwa dia, bukan Joe Biden, yang memenangkan pemilihan presiden AS 2020. Dia menuduh Biden mencuri kemenangan. Klaim ini telah terbukti salah, namun Trump menggunakannya untuk merusak kepercayaan pada sistem pemilu. Menjelang pemilu musim gugur yang krusial, dia meningkatkan retorikanya. Kini dia menuntut kendali atas sistem pemilu AS, yang mendapat perlawanan keras.
Langkah Trump bertujuan memengaruhi proses pemilu demi keuntungannya. Dia telah berulang kali menekan pejabat pemilu dan mencoba mengubah undang-undang pemilu. Kritikus melihat ini sebagai serangan berbahaya terhadap demokrasi. Banyak negara bagian menolak campur tangan ini. Partai Republik sendiri terpecah dalam masalah ini.
Kontroversi seputar pemilu 2020 telah meninggalkan luka mendalam di masyarakat AS. Pendukung Trump masih percaya pada kecurangan pemilu meski tanpa bukti. Investigasi independen dan pengadilan telah menolak tuduhan tersebut. Namun ketidakpercayaan tetap tinggi. Ini bisa mempengaruhi partisipasi pemilih dan penerimaan hasil pemilu.
Secara hukum, Trump memiliki sedikit ruang gerak. Konstitusi menyerahkan aturan pemilu kepada negara bagian. Kongres hanya memiliki wewenang terbatas. Upaya Trump untuk memanfaatkan Departemen Kehakiman gagal. Mahkamah Agung juga tidak berpihak padanya. Para ahli melihat peluang kecil untuk sukses mengambil alih kendali.
Komunitas internasional mengamati perkembangan ini dengan cemas. AS lama dianggap sebagai teladan demokrasi. Perilaku Trump bisa semakin merusak citra negara. Sekutu mendesak sikap tegas terhadap manipulasi pemilu. Bulan-bulan mendatang akan menunjukkan apakah institusi demokrasi bertahan. Pada akhirnya, pemilih yang menentukan masa depan negara.
Tanya tentang berita ini
Jawaban AI hanya dari berita ini.
Ini ringkasan singkat buatan AI. Artikel lengkap ada di sumbernya.
Baca selengkapnya di sumberjyllands-posten.dk